UMUM Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Selain memuat aturan persyaratan bagi para penumpang kereta api jarak jauh, SE tersebut juga mengatur syarat naik KRL atau kereta komuter. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 1 No. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur; 29. : PERGUB. Nomor. Peraturan Presiden Nomor 57. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Sus/2019 Tanggal 24 September 2019 — IRMAN GUSMAN, SE. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244 ); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Lebih lanjut mengenai isi dari Keputusan Menteri Desa (Kepmendesa), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 97 Tahun 2022 Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa. Vivien merujuk program Indonesia Bersih 2025 yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Perundang-undangan. Zainal Arifin Mochtar, S. 000. CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK , Menimbang : a. 97/PMK. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986 K/Pdt. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M. Salah satunya adalah SE Kemenhub Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19. ABSTRAK PERATURAN. kemenkeu. E. Tipe Dokumen. Permentan Nomor 97 Tahun 2014. Tindak lanjut Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang mengakomodir Kepercayaan. menteri kesehatan republik indonesia, menimbangMeta. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 9. Tipe Dokumen. nomor 97 /pmk. menteri kesehatan republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18, pasalSeharusnya terdapat aturan teknis administrasi kependudukan yang sudah disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. 2014. 2015. - 1 - PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN, PELAYANAN KONTRASEPSI, DAN PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran. Nomor. Tanggal Pengundangan. Tahun. 12 October 2017. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir; c. batrwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JabatanABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengusulan,. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar birohukum@baliprov. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang. Download: Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 PDF. Melalui kebijakan/program ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan terutama bidang. Nomor: 97: Judul: Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai: T. NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 1: 81-94 83 dan b Undang-Undang No. Tipe Dokumen. Liputan6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B. Sus/2019/PN. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMKN 3 Kota Bandung dihadiri oleh Kepala. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu mengatur kembali Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun. bahwa sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang baik MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 249. putusan mahkamah konstitusi nomor 97/puu-xi/2013 . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. tahun 2014 . id – Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana. Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 7. E. KETERANGAN. File. id : 19 hlm. 7. Ingin tahu prefix atau awalan 0897 nomor apa? Operator kartu apa? Yuk, simak ulasan ini. :-Singkatan Jenis: PERPRES:. 06/2019 TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 37/KEP-BKIPM/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN KESEGARAN IKAN,RESIDU, BAHAN BERBAHAYA, RACUN HAYATI LAUT (MARINE BIOTOXIN),. NOMOR : SE. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal. NOMOR 97 TAHUN 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 7. 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, MK dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, bahkan MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C UU No. SURAT EDARAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2022. Baca. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan NOMOR 97 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 10 Nopember 2016: Kementerian Komunikasi dan Informatika: 99. Bahkan dalam Pergub nomor nomor 97 tahun 2018, terutama pasal 7 dinyatakan setiap produsen, distributor dan pemasok dilarang memproduksi, mendistribusikan dan memasok plastik sekali pakai. (Sesuai PMK Nomor 158/PMK. Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 6. Peraturan Perundang-undangan. 97/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA . Tahun Berita Negara 2020. Salah satu prioritas pemerintah dalam Strategi PARB adalah perlindungan aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD). 9 Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, dapat dilihat bahwa MK mengabulkan secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh admin. dengan rahmat tuhan yang maha esa . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PRESIDEN: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 97: Tahun: 2021: Tentang: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 25 Oktober 2021: Pejabat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana Di Kawasan Perumahan dan Permukiman: 579 140 19: 2021: Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan. Belum Tersedia. ENGLISH: Trustees often get discrimination in the managing of population. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badab Pengelolaan Pendapatan Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Judul. Bentuk. E. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 61 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaTahun 201 4 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 8. About the Author . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 135);. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Perundang-undangan. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan seksual - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 T. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. Dilihat 617 kali. 54, LN. . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana: T. 4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5) Keppres No 12/1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang. Kode No. Judul. Tanggal Penetapan. PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 01/2017 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Keuangan. Putri Hijau No. Peraturan Presiden. Share the Post . Tanggal. 05/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) KONI Pusat, nomor 97 tahun 2021. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid. PP Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 8. Angka Kematian Ibu (Pasal 37 ) Bagian 5 : Pelayanan Kesehatan Reproduksi. b. File:Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Smn terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak dan dengan sengaja dan tanpa hak,. id. 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan. id17 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 dan 2 18 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 3 ayat (1)NOMOR 97 TAHUN 20 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015 Ketentuan Impor Kehutanan DETAIL PERATURAN Abstrak. Prosesnya bisa lebih cepat dan masyarakat akan merasakan manfaatnya dengan adanya perbaikan jalan, saluran, dan lainnya," jelas Iwan. Tempat Penetapan. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah. H. 01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988); 4. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020. REDI AULIA, DK 54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap. Pemerintah provinsi Bali mengeluarkan kebijakan peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembentukan Pengadilan. 223 -2-2. Tipe Dokumen. Peraturan Gubernur (PERGUB) Bentuk Singkat. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2018. Analisis Kebijakan Sistem Uang Kuliah Tunggal Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2014 (Studi Kasus di Universitas Gadjah Mada) M HANIF FIRNANDA, Dr. Brt: Tingkat Proses: Pertama: Klasifikasi: Pidana Umum Pidana Umum Pembunuhan : Kata Kunci:Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 30 Tahun 2007, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 79 Tahun 2014, Perpres Nomor 26 Tahun 2008, Perpres 41 Tahun 2016, Perpres Nomor 97 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021. mempertahankan dan meningkatkan kualitas. pdf. MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2016, pada pokoknya menguraikan. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022 PDF. Nomor. 726, jdih. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi, jenis. Tanggal Berlaku. bahwa kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis; b. T. Dr. Tahun 2007 Nomor 82,. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan. pembimbing : 1. NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); / Menetapkan -2 - 2. wadah. 17 Oktober 2014. 05/2010 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a. 18 Agustus 1999. 02/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Tahun 2020 Nomor 47); 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasalPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. Download: Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 PDF. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009) Dian Agung Wicaksono Melalui putusan nomor 117/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menerapkan konsepsi keadilan Rawls yang menekankan kepada kesetaraan bagi semua orang dengan menerapkan fair equality of opportunity atau. Kebijakan/program pelayanan terpadu satu pintu, mensyaratkan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dalam satu tempat dan satu pintu. Nomor 12 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); 2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tahun 2007 Nomor 82,. Permohonan PK untuk ST diajukan oleh istrinya selaku ahli waris. ABSTRAKPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97 PK/Pid. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat A. 97/PMK. Peraturan Bupati (PERBUP) Bentuk Singkat. 04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkutmengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 97/PMK. Abdul juga menyebut bahwa proses yang dijalani Komite Sekolah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 97 Tahun 2022.